"Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir dalam mengawasi dan membina hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan, sehingga akan terjalin hubungan baik dan mengeliminir potensi permasalahan kedepan." kata Hari.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi menjadi kunci dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis.
"Pemda bersama pengawas provinsi melakukan harmonisasi sebelum terjadi permasalahan antara buruh dengan pihak perusahaan, dan sampai hari ini sudah banyak permasalahan yang selesai baik." pungkasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja.
Artikel Terkait
Tak Ada Rencana Bertemu Anggota DPR saat Demo Buruh 28 Agustus, Ketum Partai Buruh Ungkap Bakal Ada Aksi Lain untuk Dialog
Ada Mahasiswa dan Pelajar di Demo Buruh 28 Agustus, Ketum Partai Buruh: Jangan Di-framing akan Melakukan Kekerasan
3 Fakta Kontroversi Noel Ebenezer yang Kini Ditangkap KPK, dari Janji Palsu ke Buruh Sritex hingga Dipolisikan Alumni 212
Ketum KSPI Ukur Jurang Pendapatan Buruh vs DPR, Kecam Nasib Upah Rp20 Ribu Banding Rp3 Juta per Hari
Para Bos Serikat Buruh Dorong Demonstrasi Damai, Ingatkan Pejabat RI Stop Flexing di Tengah PHK Massal
Program Magang Nasional Disorot Tajam Partai Buruh, Anggap Penghinaan untuk Lulusan Sarjana karena Gaji UMP Partai Buruh Soroti Program Magang Nasion
10 Poin Tuntutan Aksi Demonstrasi Buruh di DPR, dari Desak UU Ketenagakerjaan hingga Minta Hentikan Badai PHK di Kalangan Pekerja
Aktivis Buruh Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Bersanding dengan Soeharto hingga Gus Dur
Demo Buruh 24 November 2025 Batal, KSPI Sebut Aksi Bakal Digelar Lagi saat Pemerintah Umumkan UMP 2026
Demo Buruh 24 November 2025 Batal, KSPI Sebut Aksi Bakal Digelar Lagi saat Pemerintah Umumkan UMP 2026