Tak Ada Rencana Bertemu Anggota DPR saat Demo Buruh 28 Agustus, Ketum Partai Buruh Ungkap Bakal Ada Aksi Lain untuk Dialog

MediaLangit.id - Para buruh menggelar aksi demo yang dipusatkan di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta pusat pada Kamis, 28 Agustus 2025.

Meski dilakukan di depan gedung DPR, aksi hari ini rupanya tak menargetkan ada dialog atau pertemuan khusus dengan perwakilan DPR.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, yang menyebut demo hari ini adalah penyampaian aspirasi.

Baca Juga: Lapor Capaian ke Presiden, Mentan Klaim Harga Beras Turun dan Siap Lakukan Operasi Pasar Besar-besaran

“Pertemuan dengan DPR RI tidak kita canangkan, walaupun kita kalau diadakan pertemuan itu tidak menolak,” kata Said Iqbal kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Agustus 2025.

“Karena ini aksi aspirasi, kami tidak mengharuskan bertemu dengan DPR RI,” imbuhnya.

Said Iqbal mengungkapkan setelah aksi hari ini, para buruh masih memiliki jalan lain untuk menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga: Masalah Sampah Masih Jadi PR Tahunan, Zulhas Ungkap Perintah Percepatan Penyelesaian dari Prabowo

Menurutnya, buruh akan melakukan lobi aksi, di mana sudah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) termasuk sistem pengupahannya.

“Lobi kita akan lakukan setelah ini, akan kirim perwakilan mungkin seminggu kemudian, mungkin 10 hari kemudian kita ketemu DPR, ya,” tambahnya.

Ia menegaskan langkah buruh tak akan berhenti meski DPR tak mau menemui mereka di waktu yang sudah ditentukan.

Baca Juga: Di depan DPR, Wamendagri Akui Pajak Bangunan Masih Jadi Andalan Utama Pemasukan Daerah

“Kalau DPR nggak mau, ya aksi lagi, nggak mau ya mogok nasional lah, pusing-pusing amat daripada joget-joget mana yang lebih mulia? Joget-joget atau turun ke jalan?” tandasnya.

Sementara itu, tuntutan yang dilayangkan dalam demo buruh 28 Agustus ini ada 6 poin utama, yakni menghapus sistem outsourcing, menolak kebijakan upah murah, menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen - 10,5 persen, mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing, meminta pemerintah hentikan gelombang PHK dengan membentuk satgas khusus, dan melaksanakan reformasi pajak temasuk menaikkan PTKP dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.
***