MediaLangit.id - JAKARTA -- Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk risiko gangguan jalur distribusi minyak dunia. Ketahanan energi menjadi isu krusial bagi setiap negara.
Perbedaan kapasitas cadangan minyak kini tidak lagi sekadar indikator teknis, tetapi menjadi ukuran nyata kesiapan menghadapi krisis.
Kesenjangan cadangan minyak antara negara anggota International Energy Agency dan negara non-anggota menunjukkan fakta keras tentang ketahanan energi global.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai Indonesia berada dalam posisi yang belum aman dan membutuhkan koreksi kebijakan secara serius.
Data menunjukkan cadangan operasional BBM Indonesia hanya berada di kisaran 20–25 hari konsumsi nasional, jauh di bawah standar minimum 90 hari yang direkomendasikan IEA.
Sebagai perbandingan, Jepang memiliki cadangan sekitar 200 hari, Korea Selatan di atas 200 hari, bahkan beberapa negara Eropa melampaui 300 hari.
“Indonesia masih di sekitar 20 hari. Ini bukan sekadar tertinggal, tapi masuk kategori rentan,” ujar Noviardi, Jumat, 27 Maret 2026.
Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada rendahnya angka cadangan, tetapi pada struktur ketahanan energi yang belum kuat. Indonesia masih mengandalkan stok operasional badan usaha, bukan cadangan strategis nasional seperti yang dimiliki negara maju.
Baca Juga: Datangi Bantaran Kereta di Kawasan Senen, Prabowo: Tekad Saya Sediakan Hunian Layak
“Artinya, stok kita itu berjalan, bukan disiapkan untuk krisis. Ini membuat daya tahan kita sangat terbatas saat terjadi shock global,” jelasnya.
Dengan konsumsi BBM nasional yang mencapai sekitar 82,9 juta kiloliter per tahun atau lebih dari 227 ribu kiloliter per hari, kapasitas cadangan yang hanya bertahan sekitar 20 hari menunjukkan lemahnya infrastruktur penyimpanan energi domestik.
Noviardi mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu efek berantai terhadap ekonomi. Ketika pasokan terganggu, harga energi akan melonjak, inflasi meningkat, daya beli masyarakat tertekan, dan beban subsidi negara ikut membengkak.
“Kalau cadangan tipis, pemerintah pasti reaktif. Dan kebijakan reaktif itu selalu mahal,” tegasnya.